Kamis, 14 Juli 2011
Kamis, 23 Juni 2011
Merapat ke PAN, PBR Batal Gabung ke Gerindra!
 |
| Add caption |
Ketua Umum PBR, Burzah Zarnubi menolak dikatakan melakukan manuver politik. Hal ini terkait dengan batalnya PBR bergabung dengan Gerindra untuk maju dalam Pemilu 2014. Padahal, dalam keputusan Rapimnas PBR ke-9 pada 18 Februari 2011 diambil kesepakatan untuk bergabung dengan Gerindra.
"Setelah tanda tangan MoU dengan Gerindra, tidak ada kemajuan. Yang memutuskan hubungan itu Gerindra," katanya mengutip laporan republika, Kamis (16/6).
Dijelaskannya, sejak tanggal tersebut pihaknya merasa komunikasi untuk menindaklanjuti nota kesepakatan antara dua partai tak juga terwujud. Ia mengaku seringkali menelepon ataupun mengirimkan surat resmi, tapi tak kunjung mendapatkan balasan.
PBR, lanjutnya, terlalu lama menunggu realisasi dari kesepakatan yang diambil. Padahal, pihaknya mengaku masih ingin ikut serta dalam pemilu 2014. "Sedangkan pendaftaran ke KPU harus dilakukan pada Agustus. Artinya, kalau terlalu lama, kesempatan bisa hilang," katanya.
Atas dasar itu pula, pada Rapimnas ke-10 pada 8 Juni 2011, Burzah mengambil keputusan untuk mengusung opsi lain. Yakni menjajaki kemungkinan bergabung dengan PAN. Alasannya, PBR memiliki catatan dan visi yang sama dengan PAN. "Sejak 8 Juni, kami sudah bertemu tiga kali," ungkapnya.
Disinggung mengenai adanya sejumlah dana yang telah diberikan Gerindra kepada PBR, ia pun membantahnya. "Dana itu dipegang oleh dua ketua DPW PBR yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo," katanya. Dana tersebut, lanjutnya, seharusnya dipakai untuk konsolidasi pada 20 Mei 2011.
Ia mengaku tak tahu dengan penggunaan dana tersebut. Menurutnya, di intern PBR ada pihak yang tidak memahami kondisi antara PBR dan Gerindra.
Sehingga terkesan ada upaya mengadu domba. Tetapi, ia meyakinkan keputusan untuk membatalkan penggabungan itu didasari komunikasi dengan Gerindra yang cukup tertutup.
Partai Amanat Nasional (PAN): Golkar dan Demokrat Sepelekan Setgab
Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) kecewa tawaran agar pembahasan revisi UU Pemilu dibahas di Setgab koalisi kandas. Setgab tak dihargai oleh dua partai besar di Setgab koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.
"Golkar dan Demokrat tidak mau Setgab membahas PT pemilu. Jadi mereka menganggap setgab itu tidak penting. Padahal Presiden SBY itu mengatakan koalisi itu di pemerintahan ya di parlemen. Tapi nyatanya di parlemen. Kalau ada pandangan berbeda diantara partai koalisi jangan dianggap kita tidak loyal terhadap setgab," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Viva Yoga Mauladi kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).
Wajar saja PAN kecewa karena usul Parliamentary Threshold yang diusung PAN sebesar 3 persen terancam kandas. Hal ini disebabkan Golkar, PD dan PDIP yang mendorong PT sebesar 5 persen untuk pemilu 2014.
Padahal, dalam pandangan PAN, setgab adalah kesatuan utuh partai koalisi di pemerintahan dan di DPR. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
"Koalisi itu di pemerintahan dan di parlemen. Untuk fungsi legislasi sampai hari ini Setgab belum sepakat tentang bagaimana rancang bangun Indonesia yang dituangkan dalam RUU," keluhnya.
Akibatnya koalisi seperti tak ada di DPR. Karena setiap pembahasan RUU selalu diwarnai perbedaan pandangan antar partai koalisi.
"Karena itu pandangan fraksi di DPR berbeda dalam setiap pembahasan RUU. Kalau sudah begitu kita jadi bertanya apa makna substansif dibentuknya setgab bagi koalisi di parlemen. Adanya sama dengan tiada," jelas Ketua DPP PAN ini.
"Ini menghilangkan demokrasi semaunya sendiri. Ini tidak menghargai kebhinekaan. Ini menghambat keran regenerasi adanya parpol baru, ini sangat berbahaya bagi demokrasi," tandasnya.
PAN : Wajar Jika Kader Ingin Hatta jadi Presiden
Kendati geliat dukungan capres mulai menggema, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mengaku belum pernah membicarakan capres yang nanti akan diusung. "Masih prematur. Kami sepakat untuk fokus pada peningkatan kinerja kader di eksekutif dan legislatif," kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto kepada okezone, Kamis (5/5/2011).
Bima menambahkan, gerakan Hatta For President 2014 sangat wajar didengungkan kader dan simpatisan PAN. "Gerakan Hatta for Capres itu murni dari bawah. Itu aksi spontan saja. Tentunya wajar kalau kader ingin pemimpinnya memimpin negeri. Namun baru pada saat yang tepat nanti kami putuskan," jelas dia.
Gerakan Hatta for President didengungkan DPC Kota Depok memeriahkan gelaran musyawarah daerah yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain spanduk PAN, banyak pula spanduk berwajah Hatta Rajasa dengan tulisan Hatta Rajasa For President 2014.
Jumat, 17 Juni 2011
Visi dan Misi PAN Kota Dumai
Visi PAN Kota Dumai :
Mewujudkan Kehidupan Politik yang Mandiri, Cerdas dan Profesional Sehingga Menjadikan Partai Amanat Nasional (PAN) Sebagai Lokomotif Terdepan di Kota Dumai Pada Masa yang akan Datang
Misi PAN Kota Dumai :
1. Mengoptimalkan Fungsi Rumah PAN (Sekretariat) Sebagai Sumber Informasi dan Komunikasi Politik Partai Amanat nasional (PAN) Kota Dumai.
2. Meningkatkan Potensi dan Kemampuan Partai Politik dalm Berkiprah diKota Dumai guna Mewujudkan Partai Politik yang terdepan da unggul yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
3. Melaksanakan Rekonsoludisasi Secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan Potensi yang dimiliki Kader Partai, Sehingga terciptanya Komunikasi Politik yang terbuka mulai dari tingkat Rayon, DPRt, DPC, DPD, serta Organisasi Sayap dan Organisasi Bentukan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Dumai.
4. Mempertegas Komitmen untuk meyerap, memadukan, mengartikulasi dan mengselerasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat, serta menjadi kebijakan politik yang bersifat Publik.
5. Melakukan Reorganisasi dan Reposisi serta Rekruitmen Kader - Kader yang berkhualitas Melalui System Prestasi untuk dapat dipilih oleh Masyarakat untuk ditempatkan dan Menduduki Posisi Jabatan Politik dan Jabatan Publik.
Langganan:
Postingan (Atom)