Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) kecewa tawaran agar pembahasan revisi UU Pemilu dibahas di Setgab koalisi kandas. Setgab tak dihargai oleh dua partai besar di Setgab koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.
"Golkar dan Demokrat tidak mau Setgab membahas PT pemilu. Jadi mereka menganggap setgab itu tidak penting. Padahal Presiden SBY itu mengatakan koalisi itu di pemerintahan ya di parlemen. Tapi nyatanya di parlemen. Kalau ada pandangan berbeda diantara partai koalisi jangan dianggap kita tidak loyal terhadap setgab," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Viva Yoga Mauladi kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).
Wajar saja PAN kecewa karena usul Parliamentary Threshold yang diusung PAN sebesar 3 persen terancam kandas. Hal ini disebabkan Golkar, PD dan PDIP yang mendorong PT sebesar 5 persen untuk pemilu 2014.
Padahal, dalam pandangan PAN, setgab adalah kesatuan utuh partai koalisi di pemerintahan dan di DPR. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
"Koalisi itu di pemerintahan dan di parlemen. Untuk fungsi legislasi sampai hari ini Setgab belum sepakat tentang bagaimana rancang bangun Indonesia yang dituangkan dalam RUU," keluhnya.
Akibatnya koalisi seperti tak ada di DPR. Karena setiap pembahasan RUU selalu diwarnai perbedaan pandangan antar partai koalisi.
"Karena itu pandangan fraksi di DPR berbeda dalam setiap pembahasan RUU. Kalau sudah begitu kita jadi bertanya apa makna substansif dibentuknya setgab bagi koalisi di parlemen. Adanya sama dengan tiada," jelas Ketua DPP PAN ini.
"Ini menghilangkan demokrasi semaunya sendiri. Ini tidak menghargai kebhinekaan. Ini menghambat keran regenerasi adanya parpol baru, ini sangat berbahaya bagi demokrasi," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar